CILILINKU.COM-Pemerintah Provinsi Jawa Barat tekankan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan untuk menghidari potensi korupsi. Berdasarkan hasil survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025, tingkat Survei Penilaian Integritas (SPI) Jawa Barat masih berada di angka 71,85 persen (%).
Sedangkan berdasarkan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK, tingkat pengelolaan APBD Jabar dinilai cukup baik dengan angka sebesar 88,76 persen.
“Integritas saya kira sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, apalagi sekarang di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, kecepatannya sangat tinggi, karena itu integritas menjadi sangat penting, pertama tentu integritas dalam pengelolaan pemerintahan lebih jauhnya di lingkungan masyarakat dan dunia usaha,” ucap Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Herman Suryatman saat meghadiri acara DPD Korps Alumni KNPI Jabar bersama KPK di Gedung Merdeka, Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, Jumat (10/4/2026).
Oleh sebab itu, Herman megimbau kepada semua pihak, untuk sama-sama menjaga integritas dengan mengedepankan pencegahan potensi korupsi.
“Karena tidak mungkin orang melakukan korupsi, siapapun, apabila integritasnya baik, apabila integritasnya bagus,” tegasnya.
Mengenai hasil survei SPI Jabar tahun 2025, Herman mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk meningkatkan hasil survei tersebut.
Namun demikian, ia optimistis, dimasa kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, pemerintah provinsi dapat terus meningkatkan sekaligus menjaga integritas dengan kualitas pelayanan publik yang ebih cepat, lebih ringkas, lebih murah, lebih baik, dan lebih aman.
“Bedasarkan informasi dari KPK tadi, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 di angka 71,85 persen. Dan tentu tanggung jawab kita semua untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap integritas, ini bisa meningkatkan integritas kita,” katanya.
“Dan tadi disampaikan bahwa persepsi masyarakat yang disurvei ini tidak pok torolong sekarang. Mungkin ini adalah persepsi yang cukup lama, 1, 2, 3, bahkan 5 tahun sebelumnya,” sambungnya.
Begitu pun dengan tingkat pengelolaan APBD di Provinsi Jawa Barat, terutama dalam perencanaan serta pengelolaan barang dan jasa. Herman mengatakan, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan angka MCSP.
“Kenapa MCSP menjadi sangat penting? Karena itu bagaimana kami ke dalam harus dipastikan integritasnya terjaga di berbagai domain, ada delapan area termasuk puncaknya di pelayanan publik,” jelasnya.
Apresiasi, mengenai agenda diskusi yang diselenggarakan DPD Korps Alumni KNPI Jabar bersama KPK tentang Pemberantasan Korupsi, Herman mengaku sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena dapat mendorong pembangunan Jabar lebih jauh.
“Kami sangat respect, karena salah satu syarat, agar pembangunan ini efektif, efisien, dan ujungnya bisa menyejahterakan masyarakat, lebih jauhnya mewujudkan juga Jabar istimewa, ya kita harus bisa menjaga integritas,” pungkasnya.***