CILILINKU.COM- Polemik anggaran pemeliharaan Masjid Raya Al Jabbar, Kota Bandung senilai Rp22 miliar per tahun akhirnya dijawab langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Isu ini mencuat setelah analisis berbasis kecerdasan buatan (AI) yang diunggah akun Instagram @assai_id menjadi viral dan memicu pertanyaan publik.
Dalam unggahan tersebut, anggaran jumbo itu dikaitkan dengan biaya tenaga kebersihan yang mencapai 273 orang. Bahkan, perhitungan kasar yang beredar menyebut potensi belanja gaji bisa menembus Rp17,7 miliar per tahun jika setiap pekerja menerima sekitar Rp5 juta per bulan.
Namun, Dedi meluruskan bahwa persepsi tersebut tidak utuh. Ia menegaskan, komponen anggaran tidak hanya berbicara soal gaji pokok, melainkan juga mencakup berbagai kewajiban lain yang melekat pada tenaga kerja.
“Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi Jawa Barat alokasi tersebut diperuntukkan untuk, 1. Gaji bulanan tenaga kebersihan Masjid Al-Jabar 12 bulan, 2. Pembayaran jaminan kesehatan, 3. Pembayaran jaminan kecelakaan kerja, 4. Pembayaran jaminan hari tua, dan 5. Pembayaran THR,” ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Senin (20/4/2026).
Ia kemudian mengurai struktur biaya tersebut. Gaji pokok petugas kebersihan berada di kisaran Rp4,7 juta per orang setiap bulan. Di luar itu, terdapat tambahan beban seperti jaminan kecelakaan kerja Rp11.370, jaminan kesehatan Rp189.507, jaminan kematian Rp14.213, serta jaminan hari tua Rp175.294 per orang per bulan.
Komponen lain yang turut dihitung adalah tunjangan keagamaan atau THR sebesar Rp394.806 per orang per bulan, yang turut mendorong total anggaran terlihat besar secara agregat.
Dedi juga menekankan bahwa sorotan publik terhadap anggaran justru menjadi mekanisme kontrol yang sehat dalam tata kelola pemerintahan. Ia memastikan Pemprov Jawa Barat membuka ruang kritik selebar-lebarnya.
“Demikian sebagai bahan informasi saya sangat senang pemerintah Provinsi Jawa Barat dikritisi setiap detil anggaran agar kami bisa menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas,” tandasnya.
Dengan penjelasan ini, Pemprov Jabar berupaya meredam spekulasi sekaligus menegaskan bahwa angka Rp22 miliar merupakan akumulasi dari berbagai kewajiban, bukan sekadar gaji tenaga kebersihan semata.***