Disdik Jabar Akan Buat Pergub Sekolah Tanpa Pungutan Biaya

Cililinku, Bandung-Kepala DInas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi menyampakan Jabar Juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi mempunyai strategi untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan.

Dilansir dari disdik.jabarprov.go.id, Dedi menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar di Aula Dewi Sartika, Kantor Disdik Jabar, Jalan Dr. Radjiman Nomor 6, Kota Bandung, Kamis (18/11/2021).

“Di dalam konsep yang kita lakukan dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan ini akan dicapai indikator kinerja utamanya, bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah,” jelas Kadisdik.

Berdasarkan peningkatan rata-rata lama sekolah, Dedi menjelaskan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021 menjadi acuan data. “Ada kemajuan yang luar biasa, termasuk penambahan sekolah. Yaitu, penambahan 4 SLB dan 1 SMA,” paparnya.

Untuk masalah pengangguran ia menyebutkan bahwa Pemda Jabar sudah membuat aplikasi telusur. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengklaim aplikasi itu. Jadi, akan kita telusuri apa betul pengangguran mencapai 16% dari SMK,” ungkapnya. 

Evaluasi untuk 2022, Kadisdik menyebutkan bahwa pengawas sudah dilantik, jadi tidak ada lagi permasalahan. “Namun, kita akan melakukan pemerataan. Kita akan rekrut pengawas pada Januari 2023,” tuturnya.

Selain itu, tambahnya, pihaknya juga akan memaksimalkan pelantikan kepala sekolah. “Kita sudah melakukan diklat BCKS. Yang terseleksi akan mengisi kekosongan kepala sekolah,” jelas Kadisdik. 

Kadisdik menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya pun akan membuat pergub tentang BOPD dimana sekolah tidak boleh lagi memungut biaya apa pun. “Sekolah tidak boleh memungut biaya dengan judul apa pun!” tegasnya.

Kadisdik mengungkapkan, di bidang pendidikan ini banyak sekali yang digarap. “Insya Allah, dengan anggaran yang ada saat ini, akan kita lakukan dengan maksimal,” ujarnya.

Pimpinan Komisi V DPRD Jabar pun mengapresiasi paparan yang telah dijelaskan oleh para kepala dinas/instansi Jabar lainnya.

“Insya Allah, beberapa hal yang masih kurang bisa kita masukkan dalam anggaran perubahan nanti,” tutup Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Haris Bobihoe.

Pembahasan Raperda RAPBD Tahun Anggaran 2022 bersama Komisi V DPRD Jabar ini diisi paparan dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Jabar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jabar, Komite Nasional Olahraga Indonesia, National Paralympic Committee of Indonesia, dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia.